Kekacauan Transisi Kantor Pelayanan Pajak

Proses modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berlangsung sejak tahun 2006 dulu. Ditandai dengan didirikannya KPP Madya untuk beberapa wilayah. Sejak 2007, KPP pratamapun didirikan untuk menggantikan KPP PBB dan Karikpa. Dahulunya KPP mengurusi PPN,PPh potput, PPh badan, sekarang struktur organisasinya lebih dirampingkan menjadi Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dengan petugasnya yang dinamai Account Representative (AR) yang bertugas untuk memberikan advise dan melakukan pengawasan terhadap WP dan Seksi Fungsional yang tugasnya memeriksa/mengaudit WP.

Modernisasi KPP ini dahulu disebutkan bertujuan untuk memudahkan WP. Melakukan (baca: lapor) transaksi perpajakan hanya di satu tempat saja. Diperiksa/diaudit kepatuhannya dalam perpajakan hanya sekali saja. Dahulu jika WP diaudit oleh KPP bisa 3 kali dalam satu tahun. PPh potput diperiksa sendiri, PPN diperiksa sendiri, PPh badan diperiksa sendiri. Jika WP mendapatkan pemeriksa dari Rikpa barulah hanya satu kali diauditnya.

Tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Salah satu klien saya mendapatkan SP3 yang menyatakan bahwa diaudit oleh KPP. Yang anehnya audit itu terjadi (terbitnya SP3) bahkan sebelum SPT tahunan dilaporkan. Ketika saya bertemu dengan pemeriksa, saya mendapatkan jawaban bahwa diperiksa hanya PPN saja dan mereka hanya menjalankan perintah dari kanwil. So wierd. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal modernisasi. Kalau ternyata tetap diaudit satu per satu jenis pajak, artinya sama saja dengan KPP paripurna. Untuk apa dana rakyat dikeluarkan untuk membiayai modernisasi KPP jika ternyata sistemnya sama saja dengan sebelumnya.

Selain itu ada juga beberapa keanehan antara lain: dengan adanya pemekaran KPP, banyak WP yang pada akhirnya harus berubah NPWPnya untuk pindah ke KPP baru. Tiba-tiba di tahun berikutnya datang SP3 oleh KPP lamanya yang tugasnya untuk mengaudit laporan perpajakan tahun sebelumnya. Sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk diperlakukan seperti itu. Pembuatan SKP dilakukan oleh KPP lama. Apakah boleh KPP lama membuat SKP dengan NPWP yang di KPP baru? Jika dibuat dengan NPWP lama, bagaimana caranya WP membayar pajak terutang yang ada di SKP itu (jika SKPKB)? Bayar di kantor pos atau di bank pasti ditolak karena NPWP tidak terdaftar lagi di KPP lama. Jika dijawab pembuatan SKP memakai NPWP baru, secara logika, ngapain pemeriksa di KPP lama repot-repot sendiri untuk memeriksa, karena hasil pemeriksaanpun akan masuk di KPP baru yang mana tidak dapat menambah pendapatan dari KPP lama.

Point berikutnya tujuan dari pembentukan modernisasi adalah memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan. Untuk WP yang dimasukkan ke KPP Madya belum tentu loh. Yang tadinya mereka harus melapor di KPP domisili yang notabene lebih dekat dengan kantor mereka, sekarang harus pergi dengan lebih jauh. KPP domisili pemilihan WP berdasarkan wilayah. Sedangkan KPP Madya pemilihan WP berdasarkan beberapa kriteria, misalnya jumlah omset, aset dan pajak yang disetor. Alangkah baiknya jika sistem pajak yang sudah terhubung antar KPP melalui intranet dimanfaatkan dengan baik, misalnya dengan WP Madya bisa melaporkan di KPP manapun juga. Pada akhirnya nanti dokumen yang dilaporkan di KPP pratama dilanjutkan oleh kurir ke KPP Madya.

Dalam masa transisi ini masih banyak yang harus dibenahi oleh pihak Dirjen Pajak dalam hal pelayanan dan kepastian hukum ke WP. Mudah-mudahan hal ini tidak berlangsung lama.

Tinggalkan komentar

Filed under pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s