Mei, Refleksi Tragedi dan Restorasi

Christianto Wibisono

Menghadiri Royal Wedding 9 Mei di Keraton Yogyakarta saya merenung membaca berita utama Rakyat Merdeka 10 Mei, Sultan Mantu, Mirip Silaturahmi Politik. Bagi keluarga Sri Sultan Hamengku Buwono X, bulan Mei 2008 tanggal 9 adalah salah satu hari baik dan bersejarah karena pernikahan putri ketiga. Bagi kaum buruh kiri 1 Mei adalah hari bersejarah yang masih diperingati walaupun dalam lebih kecil dibanding masa kejayaan blok komunis Uni Soviet – RRT. Bagi elite Indonesia 20 Mei dibanggakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang telah dikritisi oleh Bung Sabam Siagian, Sabtu kemarin.

Hari dan bulan bisa mengandung suatu arti yang berbeda diametral satu sama lain bagi pelbagai pihak. Jadi tidak hanya Mei, pada bulan apa saja bisa terjadi peristiwa yang akan dikenang sebagai tragedi atau menjadi momentum sumber inspirasi bagi langkah gerak manusia. Suatu hari atau suatu bulan bisa saja mengandung tragedi, komedi, silih berganti dengan momen yang bisa dijadikan legacy dari suatu generasi. Ini berlaku untuk siapa saja, bangsa dan negara apa saja, bukan hanya Indonesia.

Peringatan hari Buruh 1 Mei kurang bersemarak dibanding ketika gelombang pasang komunisme masih membagi dunia dalam dua kutub. Terutama karena bangkrut dan gagalnya komunisme yang secara ironis ditumbangkan oleh gerakan serikat buruh merdeka Solidarity dari Polandia pimpinan Lech Walesa. Jadi, rezim komunis yang mengatasnamakan buruh dan proletar malah ditumbangkan oleh serikat buruh yang merasa rezim diktator proletariat telah membajak dan mengeksploitasi buruh serta tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Hari Sabtu, 10 Mei, Perhimpunan INTI menggelar Seminar Antisipasi Krisis Pangan Dunia dan Kontestasi Politik. Menteri Pertanian Anton Apriyantono menguraikan bahwa produksi dan stok beras cukup, jadi bagi Indonesia tidak ada krisis. Yang ada krisis daya beli. Sementara HS Dillon mengecam ketidakmampuan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan. Dr Rizal Ramli menyatakan bahwa hanya dua kepala Bulog pascarezim Soeharto yang lolos dari tuduhan kasus korupsi, yaitu Jusuf Kalla dan dia sendiri.

Dari uraian Mentan memang terungkap konflik antara Deptan dan Bulog dalam menjalankan kebijakan pangan khususnya beras. Dalam penyajian Sabtu lalu, Mentan tampak sangat pede dengan data produksi yang dikuasainya. Malah ia menyatakan investasi di sektor pertanian sekarang ini sangat menjanjikan karena dengan modal 6 juta/ha dalam empat bulan bisa untung 100 persen. Pelbagai data statistik produktivitas dikemukakan secara empiris untuk mendukung optimisme dan rasa percaya diri.

Dilihat dari dua ekstrem itu, kita memang harus mengupayakan pandangan eklektis, yaitu kembali kepada mainstream tengah. Jangan terlalu over optimistis seperti 10 tahun lalu ketika krisis melanda Thailand, para teknokrat Soeharto menepuk dada bahwa fundamental ekonomi RI jauh lebih kuat dan tidak akan menjadi Thailand. Ternyata pandangan narsistis tersebut mengakibatkan Indonesia malah menjadi negara paling terpuruk dalam domino krismon Asia Timur 1998. Bahkan mengakibatkan lengsernya Soeharto dari panggung kekuasaan selama 32 tahun.

Dilema

Sekarang ini, pemerintah sedang menghadapi dilema, menaikkan harga BBM dengan risiko tidak populer dan kalah dalam Pemilu 2009 atau membiarkan keuangan negara dalam kondisi “gawat darurat” selama dua tahun menunggu sampai presiden baru terpilih. Tampaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengambil putusan untuk siap mengambil langkah tidak populer menuju kenaikan harga, dengan mempersiapkan sosialisasi dan antisipasi program untuk menenangkan gejolak reaktif yang mungkin timbul akibat kebijakan kenaikan BBM

Pada Rabu (7/5), Menkeu Sri Mulyani dalam dialog satu jam dengan Rizal Malarangeng di acara “Save the Nation” Metro TV, secara berhati-hati, mengemas kebijakan itu dengan menguraikan pelbagai langkah untuk membantu rakyat kecil yang langsung memerlukan uluran tangan pemerintah.

Kebijakan energi nasional memang mengalami guncangan luar biasa karena posisi Indonesia berbeda dengan 40 tahun lalu ketika kita menjadi salah satu pemain OPEC dengan produksi 1 juta barel per hari. Sekarang kita malah sudah menjadi net importer dan pemerintah sedang mempertimbangkan keluar dari OPEC.

Sebenarnya, produksi gas alam masih bisa dikembangkan begitu pula intensifikasi dan pembukaan ladang migas baru. Tapi, sebagian terhambat oleh masalah, seperti pembebasan tanah Blok Cepu yang tak kunjung selesai, sehingga proyek mengalami kelambatan dan belum bisa beroperasi.

Masalah Indonesia sebetulnya secara teknis ekonomis bisa dipecahkan dengan kedewasaan berpikir. Tapi, selama elite hanya saling kritik dan saling dongkel maka semua masalah tidak akan pernah diselesaikan dengan tuntas, karena semua presiden hanya memikirkan masa jabatan dan peluang untuk dipilih kembali.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa Megawati dulu takut menaikkan harga BBM, tapi ternyata toh kalah juga dalam Pilpres 2004, sehingga yang ketiban beban menaikkan harga ialah duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Faktor Eksternal

Mengapa secara rutin kita dihadapkan pada siklus krisis kenaikan harga BBM yang selalu mempunyai andil bagi terjungkalnya presiden RI. Bung Karno digulingkan karena kenaikan harga dan inflasi oleh Soeharto yang mengalami karma juga digusur karena gagal mempertahankan kesejahteraan semu selama 32 tahun. Sekarang setiap presiden merasa was was akan kalah bila menaikkan harga dan tidak populer. Kenaikan harga migas dan pangan internasional berada di luar kendali presiden siapapun. Itu merupakan faktor eksternal yang hanya bisa diantisipasi dan ditangani secara serius dengan sinergi dari kekuatan elite nasional Indonesia dalam merumuskan strategi nasional menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi.

Dalam menghadapi percaturan seperti itu, bila elite nasional Indonesia masih berpikiran sempit, sektarian, dan bermental politisi partisan, maka yang terjadi ialah siklus suksesi kepemimpinan elite dengan mengeksploitasi kegagalan kebijakan ekonomi sebagai satu pemicu untuk menciptakan situasi anarki seperti Mei 1998. Perebutan kekuasaan dengan menghasut, mengerahkan kekuatan massa untuk melakukan anarki dan membuka jalan untuk “mengkudeta” negara. Mei adalah bulan gelap bagi Malaysia dan Indonesia karena selalu dalam bulan ini terjadi peristiwa rasial berskala besar yang merupakan noda hitam sejarah kedua negara. Pada 10 Mei 1963 mahasiswa Bandung memicu aksi yang memakan korban anggota PPKI Drs Yap Tjwan Bing yang mengungsi ke AS, karena sedih mengalami korban pelecehan rasial. Pada 13 Mei 1969 insiden rasial terbesar dalam sejarah Malaysia di Kuala Lumpur yang akan menjadi tonggak politik Malaysia. Penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei, penjarahan dan perkosaan Mei 13-14 Mei yang baru berakhir 15 Mei 1998 merupakan noda hitam yang belum terungkap secara tuntas dan masih merupakan tunggakan impunitas bangsa ini.

Bila tindakan kekerasan atau pembiaran oleh aparat negara yang seharusnya melindungi tumpah darah dan penduduk Indonesia ini dilanjutkan tanpa peradilan maka impunitas ini akan membayangi kehidupan bangsa ini ke depan. Apakah Mei untuk selanjutnya akan dikenang sebagai bulan tragedi atau bulan rekonsiliasi dan restorasi keadilan agar bisa menjadi inspirasi untuk maju ke masa depan? Apakah elite kita akan menjadi negarawan besar yang adil dan bervisi strategis atau tetap terpuruk sebagai partisan penggerak tragedi model Mei 1963, 1969, atau 1998?

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Tinggalkan komentar

Filed under economic

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s