Rizal Ramli Tantang SBY Debat Terbuka Soal BBM

Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Dr. Rizal Ramli menantang Presiden SBY
untuk melakukan debat terbuka berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden diminta tidak menghindar dari
tantangan tersebut.

“Kalau perlu SBY menyertakan semua menteri ekonominya dalam debat terbuka
tersebut. Waktu dan tempatnya silakan SBY yang tentukan, asal jangan terlalu
lama sejak tantangan ini,” kata Rizal Ramli yang juga dijuluki Sang
Lokomotif Perubahan dalam siaran persnya.
Dr. Rizal Ramli, Sang Lokomotif Perubahan

“Kehidupan rakyat sudah sangat berat. Kondisi sekarang sangat berbeda dengan
tahun 2005. Rakyat kini sudah babak belur dihantam kenaikan harga pangan dan
merosotnya pendapatan. Sementara omset UMKM anjlok hingga 30-40%. Semua ini
terjadi karena pemerintah tidak mampu menstabilisasikan harga. Saya tidak
habis mengerti, bagaimana mungkin pemerintah mengabaikan kenyataan ini. Ini
kok malah mau menaikkan harga BBM lagi,” tukas Rizal yang juga mantan Menko
Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Fakta menunjukkan, dampak dua kali kenaikan BBM pada 2005 sampai sekarang
belum hilang. Jumlah orang miskin melonjak dari 31,1 juta jiwa (2005)
menjadi 39,3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi naik tajam 17,75%
(2006). Jumlah penganggur naik dari 9,9% (2004) menjadi 10,3% (2005) dan
naik lagi jadi 10,4% (2006). Di sisi industri, kenaikan harga BBM telah
mendorong percepatan deindustrialisasi. Pada 2004 sektor manufaktur masih
tumbuh 7,2%, namun tahun 2007 hanya tumbuh 5,1%. Ini terjadi karena industri
ditekan dari dua sisi, yakni peningkatan biaya produksi dan merosotnya
permintaan akibat anjloknya daya beli masyarakat.

*Banyak Solusi Lain*

Rizal Ramli mengaku sangat prihatin dengan pembentukan opini yang dilakukan
pemerintah dan berbagai lembaga penganut Jerat Washington (Washington
Consensus), bahwa seolah-olah kenaikan harga BBM adalah langkah terakhir.
Kalau saja pemerintah kreatif, mau dan berani, sejatinya banyak alternatif
lain untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan BBM. Beberapa langkah
itu antara lain, mereformasi tata niaga migas dan menghapuskan mafia impor
migas.

“Telah menjadi rahasia umum, proses pengadaan dan distribusi BBM oleh
Pertamina sarat dengan KKN dan ketidakefisienan. SBY harus berani menyikat
mafia yang mengutip minimal US$2/barel dari impor minyak. Kenapa ini tidak
dilakukan?” katanya.

Masih seputar migas, cara lainnya dengan merevisi formula perhitungan
alokasi dana bagi hasil migas, meningkatkan mobilisasi dana alternatif
dengan melakukan berbagai langkah kebijakan burden sharing kepada semua
stakeholders baik pemerintah pusat, Pemda, kreditor kalangan bisnis maupun
masyarakat luas. Pemerintah juga diminta mengefektifkan program anti
kemiskinan, dan menyusun strategi diversifikasi energi.

Rizal Ramli juga menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai
kompensasi bagi rakyat miskin untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, tidak
akan efektif. Pemerintah mestinya belajar dari kegagalan BLT pada 2005.
Banyak kelemahan dari pelaksanaan program kompensasi. Antara lain besaran
BLT tidak memadai untuk mengurangi beban orang miskin. Kendati BPS telah
melakukan pendataan, tapi BLT juga banyak yang salah sasaran. Diprediksi ada
sekitar 15-20% keluarga miskin yang tidak terjaring karena berbagai alasan.

“Tahun 2008, pemerintah SBY tanpa persiapan matang akan mengulang program
tersebut. Padahal koreksi terhadap data, program, dan mekanisme belum
dilakukan. Demikian juga data yang akan dijadikan acuan adalah data yang
telah out of date karena akan menggunakan data penerima BLT tahun 2005.
Dengan gambaran ini dapat dipastikan tingkat efektivitas dari program BLT
akan sangat rendah. Apalagi sejak 2006 muncul keluarga miskin baru yang
belum terdata akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah SBY yang tidak
berpihak kepada kelompok masyarakat bawah,” paparnya.

Dari kenaikan harga BBM, pemerintah berharap bisa menghemat subsidi sekitar
Rp 25 triliun-Rp 30 triliun. Jumlah ini sangat tidak berarti dibandingkan
dampak ekonomi dan sosial yang pasti akan dirasakan masyarakat. Di sisi
lain, ada pos pembayaran bunga obligasi rekap perbankan puluhan triliun dan
utang luar negeri yang jumlahnya ratusan triliun. Ditambah dengan efisiensi
di Pertamina dan PLN, akan banyak dana yang bisa dialokasikan untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Rizal Ramli menilai SBY tidak berani melakukan renegosiasi dengan kreditor
untuk memperoleh penundaan pembayaran utang, tidak berani mengurangi subsidi
bank rekap, tidak berani memberantas mafia impor BBM, dan tidak mampu
mengurangi inefisiensi di Pertamina dan PLN.

“Jangan hanya beraninya kepada rakyat,” tukas Rizal Ramli.

2 Komentar

Filed under economic

2 responses to “Rizal Ramli Tantang SBY Debat Terbuka Soal BBM

  1. Indra

    Gue bingung sama Rizal Ramli, dulu waktu dia Jadi menko Ekuin oktober 2000 dia naikin bensin dengan alasan” Subsidi BBM dinikmati orang kaya , dan untuk menutupi Defisit Anggaran. http://www.lesperssi.or.id/report/weekAgus2000.htm
    Ha elu lupa yeee Rizal kalo dulu pernah ngomong kayak gini. Motivasi anda diragukan nih kalo ente bekoar-koar sekarang, Untung ada google. REPUTASI ORANG BISA DICARI DISINI….kalo enggak gue udah percaya aja ama elu Zal…

  2. johan teddy

    yang saya lebih heran lagi soal propaganda pemerintah yang bicara subsidi BBM hanya hak orang miskin. jadi orang kaya tidak berhak atas subsidi BBM? kita bayar pajak buat apa yah kalau gitu? :((…jalan tetep rusak, gelap, fasilitas transportasi umum kaga keruan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s