NEWS : Polisi Tak Berdaya Hadapi Peserta Kampanye Langgar Jalan Protokol

Polisi tak berdaya menghadapi peserta kampanye yang mengaku numpang lewat saat melewati jalan protokol di DKI Jakarta.

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/03/18/18591324/Polisi.Tak.Berdaya.Hadapi.Peserta.Kampanye.Langgar.Jalan.Protokol

Comment:

Inilah kebodohan pembuat UU pemilu. Yang bertanggungjawab atas pelanggaran seperti ini adalah ORANG INDIVIDU bukan partai. Padahal partai adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan massa tersebut. Tapi partai tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat oleh massa-nya.

Coba bandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penonton sepakbola di liga eropa (dan liga indonesia juga). Ketika penonton membuat keributan baik tawuran DI DALAM DAN LUAR stadion, ejekan rasis, maka yang dihukum adalah klub ybs.

Mungkin karena pembuat aturannya tersebut bukan klub2. Sedangkan pembuat aturan UU pemilu adalah DPR yang notabene PARTAI POLITIK. Terrjadi conflict of interest yang menguntungkan pihak partai.

Idealnya adalah partai politik HARUS bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat oleh massanya. Hukuman yang ideal atas pelanggaran tersebut adalah pemotongan jumlah suara yang diperoleh parpol. Jika hukuman berupa denda uang, hal ini lebih memungkinkan untuk parpol untuk sengaja melakukan pelanggaran atau dikarenakan ketidakmampuan untuk mengontrol massanya.

Jika mengontrol massa sendiri tidak mampu, bagaimana bisa mengontrol kepentingan negara?

Regards

Johan Teddy

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s